UU MD3 Adalah ‘Kriminalisasi’ Pada Rakyat yang Kritis Terhadap DPR

DPR akhirnya mengesahkan revisi UU tentang MPR, DPR, DPRD, dan juga DPD. Pengamat menganggapnya sebagai salah satu upaya kriminalisasi terhadap praktik demokrasi khsusunya terhadap rakyat yang sangat kritis pada DPR.

Kriminalisasi Rakyat Kritis

Bivitri Susanti, salah satu pakar dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan atau PSHK, mengatakan, “Ini merupakan upaya kriminalisasi oleh DPR terhadap suara-suara rakyat yang kritis pada mereka. ini kriminalisasi pada hak demokrasi.”

Pengesahan revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan juga DPD (MD3) tersebut pasalnya dilakukan pada hari Senin (!2/2) sore. Revisi yang mana dipermasalahkan adalah memberikan otoritas kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk pengambilan langkah hukum pada pihak-pihak yang mana dianggap merendahkan kehormatan DPR serta anggota DPR.

Revisi Pasal 122 yang terkait dengan tugas MKD tersebut pasalnya menuai kontroversi dikarenakan DPR dianggap menjadi antikritik dan juga kebal hukum. Pengamat juga menganggap ini sebagai sebuah upaya kriminalisasi pada praktik demokrasi, khususnya rakyat Poker Online yang sangat kritis pada DPR. Akan tetapi Supratman Andi Agtas, Ketua Badan Legislasi DPR, berkilah. Ia mengatakan bahwa pasal tersebut bukan untuk membatasi masyarakat mengkritik kinerja DPR, akan tetapi untuk menjaga martabat DPR sebagai lembaga negara.

Lembaga Legislasi, Bukanlah Penegak Hukum

“DPR mesti dikritik. Yang kita tidak mau, kan, jangan sampai ada yang membandingkan DPR itu dengan ucapan-ucapan yang tidak etis, tak sepantasnya, yang bisa merendahkan martabat,” ucapk Supratman.

Untuk sidang pengesahan revisi UU MD3 tersebut sendiri pasalnya sudah diwarnai dengan walkout-nya Partai Nasdem yang mana meminta pengesahan itu ditunda. Partai PPP juga pasalnya ikut mengajukan penundaan.

Jhonny G Plate, Sekretaris Jenderal Nasdem, menjelaskan alasan mengapa partainya menolak adanya pengesahan revisi UU MD3 itu. ia mengatakan bahwa alasannya karena bisa memberikan presepsi buruk ke public. “Kalau tidak dirumuskan dengan baik ia berpotensi bisa digunakan secara salah. Baik oleh anggota DPR-nya sendiri atau juga oleh presepsi public,” ungkapnya saat ditemui.

“Anggota DPR yang mana melaksanakan tugasnya dengan benar di saat menggunakan haknya, hak imunitasnya nanti akan dituduh oleh public: Anda tidak betul itu, Anda salah, Anda mengeksploitasi hak-hak yang telah diberikan pada Anda , untuk kebutuhan perorangan saja. Padahal itu kan bukan tujuannya,” lanjutnya.

Walaupun begitu, pengesahan revisi UU MD3 ini disebutkan oleh Bavitri Susanti bahwa itu merupakan kriminalisasi pada rakyat yang mana dinilai kritis terhadap DPR, meskipun penegakan hukumnya tetap dilakukan oleh polisi. “Pasal yang mana seakan-akan menakut-nakuti masyarakat tersebut harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan nafas konstitusi yang mana melindungi warganya untuk menyatakan pendapat. Kalau memang ada yang dianggap ‘menghina’ DPR dalam hal memberikan kritik, kalau pun DPR tak suka, sebagaimana lembaga lainnya atau orang-orang lainnya, tinggal laporkan saja ke polisi, tak perlu ke MKD,” ungkapnya lebih lanjut.

Ia juga mengingatkan bahwa MKD tak bisa memanggil rakyat yang mana dianggap menghina karena MKD “bukanlah penegak hukum.”

Sekedar mengingatkan saja bahwa sudah banyak potret kinerja DPR 2017 yang patut menjadi sorotan masyarakat dan sudah sepantasnya diberikan kritik dari masyarakat. Dengan adanya revisi UU MD3 ini nampaknya demokrasi di Indonesia akan ditekan dan selalu ‘diancam’. Dengan adanya ini, rakyat yang kritis tak diberikan ruang untuk mengkritik kinerja DPR yang sangat buruk.

Your email address will not be published. Required fields are marked *