Malaysia Berniat Melarang Penggunaan Kantong Plastik Selama 1 Tahun

Pemerintah Malaysia akan memberlakukan pelarangan pemakaian kantong plastik dalam jangka waktu 1 tahun sesuai pernyataan yang dipublikasikan oleh Zuraida Kamaruddin, Menteri Perumahan dan Pemerintahan Daerah. Zuraida menilai bahwa walaupun larang demikian telah diberlakukan di beberapa daerah, seperti Johor, Melaka, Selangor, Putrajaya, dan Kuala Lumpur namun kesadaran masyarakat  tetap rendah akan bahayanya bahan tersebut.

 

Pemerintah Malaysia dalam program tersebut akan bertujuan mengedukasi masyarakat demi meningkatkan kesadaran akan sampah plastik sebelum benar-benar memberlakukan peraturan tersebut selama 1 tahun.  Zuraida memaparkan bahwa masyarakat Malaysia menghendaki kepraktisan dan kecepatan dalam keseharian  mereka sehingga kantong plastik untuk membawa barang-barang ke rumah masih sangat sering digunakan.

 

Kritik tentang sampah plastik dari Mahathir Mohammad

Lebih jauh ia menambahkan bahwa publik harus memberi kesempatan kepada pemerintah bandar togel online untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat serta program edukasi yang berhubungan dengan permasalahan ini. Politikus koalisi Pakatan Harapan, Mahathir Mohammad yang sekarang resmi menjadi Perdana Menteri Malaysia, sebelumnya pernah melemparkan kritik pada Februari lalu kepada koalisi Barisan Nasional yang mendukung penggunaan kantong plastik di Selangor.

 

Mahathir menyebutkan bahwa kebijakan tersebut berdampak buruk untuk masa depan karena berpotensi meningkatkan jumlah limbah. Mahathir sendiri dalam rekaman videonya di Facebook menyatakan bahwa partainya justru menghimbau agar menggunakan kantong yang  dapat dipakai kembali agar tak perlu menggunakan kantong plastik.

 

Dengan jelas ia mengatakan bahwa partai Barisan Nasional yang mencemari lingkungan dengan plastik adalah masa lalu bagi Malaysia, sementara Pakatan Harapan adalah masa depan dengan mendorong penggunaan tas yang dapat dipakai ulang.

 

Di Negara-negara Eropa, komisi Eropa juga berniat memberlakukan larangan penggunaan pisau, garpu, sendok, gelas, piring, dan sedotan plastik. Rencananya di akhir tahun 2018 ini pemerintah Inggris secara resmi melarang peredaran berbagai produk plastik sekali pakai, misalnya perangkat makan, pengaduk, serta cotton buds.

 

Pemerintah Indonesia dan sampah plastik

Pemerintah Indonesia sendiri tak mau kalah dalam upaya meminimalkan dampak  kerusakan lingkungan akibat sampah plastik. Pada gelaran ke-10 Regional Forum Inter-Sessional Meeting on Maritime Security (10th ARF ISM on MS) yang diadakan di Brisbane, Australia, 17-18 Maret 2018 lalu Indonesia mempresentasikan berbagai alternatif solusi untuk mengurangi polusi sampah plastik ini terutama di perairan.

 

Pemerintah Indonesia menyatakan sangat memahami darurat penanganan sekaligus pengurangan sampah plastik termasuk mikroplastik di lautan, juga mengakui bahwa di dalam negeri sendiri banyak tantangan yang harus dihadapi. Tapi pemerintah juga sudah dan sedang menerapkan beragam program, peraturan, serta aktivitas termasuk bermitra dengan berbagai komunitas pecinta lingkungan lokal.

 

Berbagai aksi nyata tersebut direalisasikan dalam program pendirian bank-bank sampah, kampanye reduce, reuse, dan recycle, mengubah sampah menjadi energi, peraturan berbayar untuk kantong plastik yang diberlakukan sejak 2016 lalu dengan tagline “Less Plastic More (Fun)tastic”, dan lain-lain. Pemerintah yang bekerja sama dengan berbagai pihak , dan masyarakat juga telah menggagas deklarasi Gerakan Indonesia Peduli Sampah  2020 yang telah mendapatkan persetujuan lebih dari 30 pengusaha dan pemerintah daerah.

 

Terkait dengan program edukasi tentang sampah ini, Indonesia akan memasukkan isu tentang sampah plastik yang mengotori lautan Indonesia ini ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Hingga tahun 2025  pemerintah telah berkomitmen untuk mereduksi sampah plastik hingga 70%. Langkah-langkah penanggulangan marine plastic debris pada laut Indonesia tersebut juga mendapat dukungan dari pemerintah Australia, Selandia Baru, dan Kamboja.