Peluang Sri Mulyani, Gatot Nurmayanto, dan Mahfud MD Jadi Cawapres Jokowi

Jokowi yang sudah dicalonkan lagi menjadi Capres 2019 dituntut untuk jeli memilih calon pendampingnya di Pemilu 2019. Ia juga mesti pandai mengelola kepentingan partai pendukungnya.

Pengamat politik, Siti Zuhro, mengatakan bahwa Jokowi harus belajar dari apa yang terjadi di Pilkada DKI 2017 lalu. Pasalnya pada saat itu beberapa partai pendukung membatalkan dukungannya karena tidak puas dengan pilihan calon pendamping suatu calon kepala daerah. Untuk itu lah Siti Zuhro mengatakan bahwa cawapres raja poker online yang dipilih oleh Jokowi nantinya bisa sreg juga di hati partai pendukungnya. Apalagi jika Jokowi mengambil nama cawapres dari orang non partai.

Beberapa Cawapres yang diisukan

Sejauh ini ada beberapa nama tokoh non parpol yang diisukan akan mendampingi Jokowi. Beberapa nama menguat dan juga kerap muncul dalam hasil survey sejumlah lembaga adalah mantan Panglima TNI Gatot Nurmayanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, serta Kepala Badan Intelejen (BIN) Budi Gunawan.

Peneliti senior yang menjabat di Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia atau LIPI itu mengakui bahwa dari keempat tokoh itu tak semuanya bisa diterima oleh partai-partai yang telah memberikan dukungannya pada Jokowi.

Misalnya Sri Mulyani. Menurut Siti, Menteri Keuangan itu belum tentu bisa diterima oleh Partai Golkar. Sementara itu, kita semua tahu bahwa Golkar adalah pemilik suara paling banyak di antara partai pendukung yang lainnya. Tidak hanya Golkar, Sri Mulyani pun juga dapat memicu perlawanan dari partai utama yang mendukung Jokowi yakni PDIP.

Siti menyebutkan bahwa Sri Mulyani memiliki sejarah yang tak baik dengan mantan Ketua Umum dari Golkar yakni Aburizal Bakrie. Sementara dengan PDIP, meskipun tak seganas seperti menyerang Rini Soemarno, Menteri Luar Negeri, Sri Mulyani sering sekali dianggap tidak pro dengan ekonomi kerakyatan.

Dilansir dari CNN Indonesia, Siti mengatakan bahwa Sri Mulyani sering dianggap sebagai seorang neolib. Ditambahkannya, Sri Mulyani tak memiliki basis massa akar rumput yang teruji. Sri Mulyani dianggap hanya mempunyai loyalis dari kalangan loyalis yang datang dari kalangan akademisi khususnya dari UI (Universitas Indonesia).

Siti juga mengatakan bahwa Jokowi memang lah terlihat sangat senang dengan Sri Mulyani. Terlebih lagi, ia baru saja mendapatkan penghargaan menteri terbaik di dunia.

Lalu ada nama Gatot Nurmayanto. Siti melihat bahwa akan ada resistensi dari parpol apabila Jokowi memilih mantan Panglima TNI tersebut. Menurut Siti, partai-partai yang mendukung pasangan Ahok Djarot yang ada di Pilkada DKI Jakarta, terutama PDIP dan juga Nasdem yang memiliki dendam tersendiri pada Gatot Nurmayanto. Mereka menilai Gatot cukup aktif dalam aksi yang cukup kontroversial yakni Aksi Bela Islam 2 Desember 2017 (Aksi 212).

“PDIP dan juga Nasdem nampaknya kurang asyik dengan Gatot Nurmayanto,” kata Siti Zuhro. Berbicara tentang massa akar rumput, Gatot sendiri memang terbilang makin kuat pada segmen pemilih yang memeluk agama Islam. Namun sifat pemilih muslimnya, menurut Siti, tak menyeluruh.

Pemilih Islam justru lebih bisa menerima Mahfud MD yang mana lebih dihormati karena menjadi sosok yang baik di NU (Nahdlatul Ulama) serta segmen pemilih Islam yang mana moderat terutama pecinta Almarhum Gus Dur.

Siti juga tak meragukan basis Mahfud MD di akar rumput. Faktor ini lah yang diyakini Siti dapat menjadi modal Mahfud MD untuk bisa diterima oleh selurh parpol pendukungnya Jokowi.

UU MD3 Adalah ‘Kriminalisasi’ Pada Rakyat yang Kritis Terhadap DPR

DPR akhirnya mengesahkan revisi UU tentang MPR, DPR, DPRD, dan juga DPD. Pengamat menganggapnya sebagai salah satu upaya kriminalisasi terhadap praktik demokrasi khsusunya terhadap rakyat yang sangat kritis pada DPR.

Kriminalisasi Rakyat Kritis

Bivitri Susanti, salah satu pakar dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan atau PSHK, mengatakan, “Ini merupakan upaya kriminalisasi oleh DPR terhadap suara-suara rakyat yang kritis pada mereka. ini kriminalisasi pada hak demokrasi.”

Pengesahan revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan juga DPD (MD3) tersebut pasalnya dilakukan pada hari Senin (!2/2) sore. Revisi yang mana dipermasalahkan adalah memberikan otoritas kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk pengambilan langkah hukum pada pihak-pihak yang mana dianggap merendahkan kehormatan DPR serta anggota DPR.

Revisi Pasal 122 yang terkait dengan tugas MKD tersebut pasalnya menuai kontroversi dikarenakan DPR dianggap menjadi antikritik dan juga kebal hukum. Pengamat juga menganggap ini sebagai sebuah upaya kriminalisasi pada praktik demokrasi, khususnya rakyat Poker Online yang sangat kritis pada DPR. Akan tetapi Supratman Andi Agtas, Ketua Badan Legislasi DPR, berkilah. Ia mengatakan bahwa pasal tersebut bukan untuk membatasi masyarakat mengkritik kinerja DPR, akan tetapi untuk menjaga martabat DPR sebagai lembaga negara.

Lembaga Legislasi, Bukanlah Penegak Hukum

“DPR mesti dikritik. Yang kita tidak mau, kan, jangan sampai ada yang membandingkan DPR itu dengan ucapan-ucapan yang tidak etis, tak sepantasnya, yang bisa merendahkan martabat,” ucapk Supratman.

Untuk sidang pengesahan revisi UU MD3 tersebut sendiri pasalnya sudah diwarnai dengan walkout-nya Partai Nasdem yang mana meminta pengesahan itu ditunda. Partai PPP juga pasalnya ikut mengajukan penundaan.

Jhonny G Plate, Sekretaris Jenderal Nasdem, menjelaskan alasan mengapa partainya menolak adanya pengesahan revisi UU MD3 itu. ia mengatakan bahwa alasannya karena bisa memberikan presepsi buruk ke public. “Kalau tidak dirumuskan dengan baik ia berpotensi bisa digunakan secara salah. Baik oleh anggota DPR-nya sendiri atau juga oleh presepsi public,” ungkapnya saat ditemui.

“Anggota DPR yang mana melaksanakan tugasnya dengan benar di saat menggunakan haknya, hak imunitasnya nanti akan dituduh oleh public: Anda tidak betul itu, Anda salah, Anda mengeksploitasi hak-hak yang telah diberikan pada Anda , untuk kebutuhan perorangan saja. Padahal itu kan bukan tujuannya,” lanjutnya.

Walaupun begitu, pengesahan revisi UU MD3 ini disebutkan oleh Bavitri Susanti bahwa itu merupakan kriminalisasi pada rakyat yang mana dinilai kritis terhadap DPR, meskipun penegakan hukumnya tetap dilakukan oleh polisi. “Pasal yang mana seakan-akan menakut-nakuti masyarakat tersebut harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan nafas konstitusi yang mana melindungi warganya untuk menyatakan pendapat. Kalau memang ada yang dianggap ‘menghina’ DPR dalam hal memberikan kritik, kalau pun DPR tak suka, sebagaimana lembaga lainnya atau orang-orang lainnya, tinggal laporkan saja ke polisi, tak perlu ke MKD,” ungkapnya lebih lanjut.

Ia juga mengingatkan bahwa MKD tak bisa memanggil rakyat yang mana dianggap menghina karena MKD “bukanlah penegak hukum.”

Sekedar mengingatkan saja bahwa sudah banyak potret kinerja DPR 2017 yang patut menjadi sorotan masyarakat dan sudah sepantasnya diberikan kritik dari masyarakat. Dengan adanya revisi UU MD3 ini nampaknya demokrasi di Indonesia akan ditekan dan selalu ‘diancam’. Dengan adanya ini, rakyat yang kritis tak diberikan ruang untuk mengkritik kinerja DPR yang sangat buruk.